Okt

14

Kabinet Parpol VS Kabinet Profesional

Oktober 14, 2009 | | Comments Off

Hari-hari terakhir, pubik disibukkan dengan pemberitaan seputar susunan kabinet SBY- Boediono yang akan diumumkan pada tanggal 21 Oktober nanti. Partai-partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam pilpres 2009, sudah dipastikan mendapatkan jatah menteri atas dukungannya tersebut. Tak hanya itu, partai PDI Perjuangan dan Golkar yang nyata-nyata sebagai pesaing SBY dalam pemilupun, mengisyaratkan tidak akan menolak jika mendapat tawaran mengisi kabinet SBY-Bediono.

Jika benar komposisi ini yang akan di ambil SBY dalam mengisi kabinetnya, dipastikan kabinet akan banyak diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Namun demikian, sejumlah pihak masih mengharapkan agar SBY tetap menempatkan orang-orang profesional dalam pos-pos yang strategis.

Dengan adanya dikotomi parpol dan profesional, seakan-akan terjadi pembedaan kualitas departemen, karena jabatan-jabatan yang akan diisi oleh wakil partai politik bisa jadi bukan departemen yang strategis. Hal ini menjadi sangat ironis, karena apapun departemen yang ada di Indonesia mempertaruhkan sekian juta rakyat di Indonesia. Sebut saja departemen kehutanan, departemen pertanian, kementrian daerah tertinggal, departemen kelautan dan masih banyak lagi.

Menteri yang menjabat sebagai menteri pertanian mempertaruhkan nasib sekian juta petani yang ada di Indonesia, demikian juga dengan menteri Kelautan mempertaruhkan sekian juta nelayan dan sebagainya. Untuk itu publik harus melihat bahwa semua departemen memiliki fungsi yang sangat vital dalam pembangunan Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah menteri yang profesional.

Memang salah satu tujuan mendirikan partai politik adalah kekuasaan. Jadi sah-sah saja jika partai politik mengajukan kadernya untuk duduk sebagai menteri dan ikut merasakan kekuasaan. Namun yang lebih utama adalah bagaimana kader-kader yang diusulkan benar-benar memiliki kemampuan dan kapabilitas yang benar-benar dapat diandalkan. Karena ditangan menteri, sebagaian masa depan bangsa ini dipertaruhkan.

Kita berharap dalam beberapa hari kedepan, presiden dengan hak prerogatifnya dengan arif dan bijaksana dapat memilih dan memilah para pembantunya. Karena ditangan merekalah nasih 5 tahun perjalanan bangsa ini ditentukan.

Jul

10

Mengintip Agenda Presiden Terpilih

Juli 10, 2009 | | 2 Comments

Meski penghitungan suara pemilihan umum presiden belum secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, namun berdasar sejumlah survey, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dipastikan menjadi pemenang dengan satu putaran.

Enam lembaga survey menempatkan pasangan SBY – Boediono unggul dikisaran 60 persen, disusul pasangan Megawati – Prabowo dengan 27-28 persen dan diposisi terakhir ditempati pasangan JK – Wiranto dengan perolehan dikisaran 12 persen. Dengan sampling error sebesar 2 persen, maka dipastikan suara SBY – Boediono tidak akan terkejar.

Pesta demokrasi 5 tahunan bisa dibilang berjalan dengan aman, tertib dan demokratis. Setelah masing-masing pihak saling berkontestasi, saling adu strategi, saling adu surat syaraf, maka kini saatnya seluruh elemen bangsa kembali bersama sama untuk membangun bangsa.

Ada beberapa hal yang mesti harus segera diselesaikan dalam kurun SBY-JK dan kurun lima tahun yang akan datang dengan pemerintahan yang baru. Masa kerpemimpinan SBY – JK akan berakhir pada 20 Oktober 2009 dan kedua tokoh ini meski menjadi pesaing dalam pilpres, namun tetap menyatakan komitmennya untuk menuntaskan masa pemerintahan hingga 20 Oktober, sebuah contoh yang patut diacungi jempol. Namun apa saja yang harus dimenjadi prioritas utama lima tahun mendatang?

Silaturahmi Nasional

Kemenangan SBY-Boediono harus menjadi momentum untuk sebuah rekonsiliasi nasional. Para elit politik yang selama ini tercerai berai harus bersatu kembali untuk membangun bangsa. SBY harus juga merangkul Megawati Cs dan Jusuf Kalla Cs. Dengan semikian, pemerintahan yang dibangun akan kuat karena memiliki pondasi kebersamaan yang kuat pula. Sementara untuk cek and balances, lembaga legislatif diniscya bisa menjadi lembaga yang kuat untuk mengkontrol pemerintah.

Pemberatasan KKN

Stempel sebagai negera yang memiliki tingkat korupsi tinggi membuat kita jengah. Pemerintah tidak henti-hentinya berupaya untuk terus menekan angka korupsi di Indonesia. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling tidak sudah membuat para koruptor ciut nyalinya. Bukan hanya orang biasa, orang-orang penting seperti anggota DPR, mantan menteri, mantan gubernur bahkan besan presidenpun kini bermasalah dengan KPK.

Sebagai presiden yang dipercaya melanjutkan amanat rakyat 5 tahun mendatang SBY – Boediono harus semakin memperkuat komitmennya untukpemberantasan korupsi. Untuk itu, RUU Tipikor yang sampai saat ini masih belum selesai harus menjadi prioritas untuk segera di sahkan.

Komitmen NKRI

NKRI menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipertahankan karena termaktub dalam UUD 45. Adanya gangguan baik dari dalam maupun dari luar patut menjadi perhatian serius pemerintahan yang akan datang. Belum tuntasnya sparatisme seperti RMS dan OPM membuat pemerintah harus segera menyelesaikan masalah itu secara damai.

Selain itu, masalah perbatasan dengan malaysia, sengketa ambalat membuat nasionalisma Indonesia terkoyak. Mengingat Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, maka wilayah-wilayah terdepan dan perbatasan harus menjadi perhatian utama.

Selan itu, masalah alutsista juga harus mendapat perhatian serius guna menunjang dalam mempertahankan NKRI.

Kemiskinan dan Kesehatan

Lima tahun masa pemerintahan SBY-JK, angka kemiskinan berhasil diturunkan namun tidak sebesar apa yang diharapkan. Munculnya kasus busung lapar nasi aking dan lain-lain menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah bagi Indonesia. Disamping itu, angka kemiskinan akan berimbas pada tingkat rendahnya kesehatan bagi masyarakat. Program-program pemerintah seperti BLT, askeskin, PNPM harus dilanjutkan dengan evaluasi diberbagai tempat. Program yang diperuntukkan bagi rakyat miskin harus cepat dan tepat sasaran.

Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan

Jika kita menilik 20 atau 30 tahun yang laau banyak orang asing belajar d Indonesia. Namun sekarang justru kebalikannya, banyak orang Indonesia yang belajar ke nagara asing menjadi sebuah pertanyaan besar, ada apa dengan pendidikan kita? Pendidikan menjadi modal utama kita memenangkan persaingan dengan negara-negara lainnya. Untuk itu, multikompleksnya masalah pendidikan seperti sistem pendidikan, guru, gedung dan sebagainya patut menjadi perhatian serius.

Selain itu, jumlah pengangguran yang lumayan banyak juga harus menjadi fokus pemerintah. Presiden terpilih harus memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja baru dan bukan dengan memperbanyak TKI. Indonesia sebagai negara Agraris dan martim bisa menjadi modal utama pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari kedua sektor tersebut.

Lingkungan Hidup

Pemanasan global, kata itu kini menghantu kita semua. Alam yang tidak bersahabat kembali dengan manusia. Di Indonesia, hutan-hutan menjad salah satu paru-paru dunia, namun kini nasibnya memprihatinkan. Banyak hutan gundul karena illegal loging, banyak hutan dibabat untuk areal pertambangan tanpa direboisasi dan sebagainya. Limbah industri dan sampah kurang dikelola secara maksimal. Untuk itu, jika kita ingin terus hidup di negeri tercinta ini, masalah lingkungan harus mendapatkan perhatian yang serius.

Keluarga Berencana

Dalam kurun 10 tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk begitu kuat di Indonesia, sampai tahun 2009 ini angka jumlah penduduk di kisaran 230 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk ini harus segera ditekan. Program keluarga berencana yang pernah moncer di tahun 80an tampaknya harus menjadi prioritas utama guna menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Reformasi Birokrasi

Birokrasi disebut-sebut sebagai pihak yang membuat reformasi berjalan kurang smooth. Keluhan terhadap pelayanan, pungli, dann kinerja birokasi menunjukkkan Mental birokrat harus mendapatlkan perhatian khusus. Reformasi birokrasi dibeberapa lembaga seperti militer telah berjalan dengan baik, kini saatnya birokrasi juga menjadapat sentuhan reformasi secara keseluruhan.

Tentu selain itu, masih banyak priorits lainnya hang harus menjadi perhatian pemerintah. Tentu moto ’lanjutkan’ oleh pemerintahah SBY harus didukung guna kesejahteraan rakyat. Namun jika dalam penerapannya masih menyimpang, kita sebagai rakyat yang memberikan mandat kepada pengusa berhak mengkritisinya.

Apr

30

Koalisi untuk Negeri

April 30, 2009 | | 3 Comments

Hasil sementara penghitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survey menempatkan Partai Demokrat diurutan pertama diikuti oleh Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan, Partai PKS dan seterusnya. Hasil ini tentunya membuat beberapa partai merasa gembira karena perolehan suaranya meningkat namun juga ada banyak partai yang merasa kecewa dengan pelaksanaan pemilu lantaran suara partainya jeblok.

Jika sudah demikian ketidakpuasan yang menyeruak dan kekecewaan yang memuncak membuat beberapa partai merapatkan barisan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai tidak becus menggelar pemilu. Bahkan ancaman boikot pada pemilu presidenpun sempat samar-samar terdengar.

Kasak-kusuk antar partai politik untuk membangun koalisipun kini menjadi pemandangan yang lumrah karena hampir setiap hari menghisasi headline berbagai pemberitaan di tanah air. Sebut saja pertemuan yang digelar di kediaman ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Di tempat tersebut sering sekali didatangi berbagai pengurus partai politik seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua umum PPP Suryadharma Ali, Gubernur DIY yang juga tokoh nasional Sri Sultan HB X serta banyak tokoh lain.

Sementara itu, sejumlah tokoh lainnya juga tengah menjalin komunikasi diantaranya partai demokrat, PKS, PPP dan PAN. Apa yang mereka bicarakan tidak lain adalah kekuasaan, bagaimana merebut ataupun mempertahankan tapuk kepemimpinan nasional. Pertemuan-pertemuan elit politik ini menjadi hal yang biasa menjelang penetapan pasangan capres-cawarpes bulan mei mendatang.

Jika kita melihat perkembangan saat ini, diprediksi setidaknya ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Diantaranya kandidat Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan cawapres yang hingga kini belum diumumkan oleh partai demokrat. Kemudian Pasangan Prabowo – Puan Maharani, yang kemungkinan akan diusung oleh PDI –Perjuangan dan Gerindra. Sementara Partai Golkar dan Hanura diyakini akan mengusung Duet Jusuf Kalla dan Wiranto. Namun demikian, nama- pasangan tersebut masih bias berubah mengingat fluhtuatifnya kondisi perpolitikan di Indonesia.

Dari setiap calon presiden maupun partai politik, masing-masing memiliki agenda tersendiri dalam pembangunan di Indonesia. Sebut saja jika SBY terpilih kembali menjadi presiden. Sejumlah pengamat menganalisis bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil SBY tidak akan berbeda jauh dengan strategi selama ini. Misalnya saja, dalam sisi perekonomian, masuknya investasi asing masih menjadi andalan dalam menggerakkan perekonomian nasional.

Namun di sisi lain, jika Prabowo Subiyanto menjadi presiden, maka kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh lebih bersifat nasionalis dengan mengembangkan kekuatan dalam negeri untuk lebih mandiri dan meninggalkan ketergantungan dari luar negeri seperti iklan-iklan yang telah dipublikasikan partai gerinda.
Sementara tokoh-tokoh dan partai lain juga memiliki visi-misi dan strategi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi jika mau berbaik sangka, semua elit politik menghendaki bangsa yang lebih baik. Namun dengan alasan politik, niat baik tersebut kadang tertutup oleh egoisme pribadi dan egoisme partai.

Padah jika semua ide-ide brilian tersebut disatukan, tokoh-tokoh bangsa ini duduk bersama dalam sebuah meja untuk membahas pembangunan bangsa, mungkin hal ini akan sangat indah. Dengan segala macam sumber daya alam yang kita miliki, berjuta-juta semberdaya manusia yang berkualitas, dan beribu-ribu keunggulan Indonesia, niscaya dengan semangat kebersamaan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa bisa merangkul semua tokoh untuk saling bahu-membahu membenahi negeri ini. Tanggalkan semua baju partai dan golongan. Berikan semua daya dan upaya untuk membangun negeri. Inilah sebuah koalisi untuk negeri. Tapi mungkinkah..?

Apr

16

Menakar Peluang SBY-JK Versus Prabowo-Akbar

April 16, 2009 | | 2 Comments

Kasak-kusuk koalisi yang dibangun tokoh-tokoh partai hari-hari terakhir pasca pemilu legislatif 2009 sangat mencolok. Pertemuan-pertemuan yang digelar elit partai seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi, Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan tokoh-tokoh lainnya mewarnai headline pemberitaan hampir seluruh media nasional.

Namun, dari hasil pemilu legislatif muncul dua kubu, diantaranya kubu demokrat yang menurut survei sementara mendapatkan lebih dari 20 persen suara nasional dan kubu PDI Perjuangan yang menurut survei sementara mendapatkan 15 persen suara nasional. Dengan perolehan suara sementara ini, kubu Demokrat dengan percaya diri bisa mengusung capresnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Namun dikubu PDIP, dengan perolehan suara ini, maka diharuskan berkoalisi untuk memenuhi syarat 20 persen suara.

Kubu Demokrat, saat ini tengah menjalin komunikasi dengan berbagai partai tengah seperti PAN, PKS, PPP dan PKB serta beberapa partai kecil yang tidak lolos parlemtary trashold. Disatu sisi, kubu PDIP tengah menjajaki koalisi dengan Hanura dan Gerindra, serta beberapa partai kecil lainnya. Sementara Partai Golkar yang mendapatkan suara sementar sekitar 15 persen masih dalam posisi kebimbangan, apakah akan kembali ‘rujuk’ dengan demokrat pasca pendeklarasian “JK for presiden”, atau akan bergabung dengan kubu PDIP.

Bagi kubu Demokrat, meskipun dengan perolehan suara yang cukup siknifikan bisa langsung mengusung calon presidennya sendiri, namun kubu ini tetap harus memperhitungkan dukungan politik diparlemen nantinya. Untuk itu, kubu Demokrat harus menggandeng Golkar yang juga memiliki suara cukup besar untuk mengamankan keputusan-keputusan politik pemerintah di tingkat parlemen.

Koalisi ini sangat mudah dibangun karena secara histori kadua partai antara Demokrat dan Golkar sudah berjalan seirama dalam pemerintahan Indonesia Bersatu sebagai presiden dan wakil presiden. Meskipun beberapa waktu sebelum pemilu legislatif, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri untuk juga masu sebagai capres, namun dengan perolehan suara yang masih kurang dari 20 persen, maka secara realistis partai golkar bisa mengurungkan niatnya untuk mengusung sang ketua umum ini.

Dan pilihan logisnya adalah kembali berkoalisi dengan SBY, toh dari beberapa survei, kedua tokoh ini masih memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selain itu, jika SBY-JK kembali berkoalisi diyakini tidak akan perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri lagi. Namun demikian, suara partai golkar hingga kini masih belum bulat apakah akan menduetkan SBY-JK kembali atau tetap akan mengusung Jusuf Kalla sebagai presiden tentunya dengan beberapa konsekwensi.

Meski demikian, Duet SBY-JK disinyalir tidak akan berjalan mulus. Sebut saja PKS yang jauh-juah hari condong ke Demokrat menyatakan akan menarik diri dari koalisi jika duet ini dilanjutkan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai demokrat untuk bisa berkomunikasi dengan pertai-partai tersebut untuk dicarikan jalan tengahnya.

Sementara di kubu PDIP, partai moncong putih ini sedang gencar-gencarnya mengumpulkan amunisi bersama partai-partai lain atas ketidakpuasan terhadap buruknya penyelenggaraan pemilu kali ini. Kubu yang mengusung jargon perubahan ini menilai banyak masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu seperti kacaunya DPT, dugaan penggelembungan suara serta maraknya kasus logistik seperti tertukarnya surat suara.

Bahkan sejumlah pengamat mengkhawatirkan, dengan kekecewaan terhadap pelaksanaan pemilu ini maka kubu ini tidak akan mencalonkan diri dalam pilpres mendatang. Dengan demikian hanya akan ada calon tunggal dari kubu Demokrat. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi kevacuman konstitusi menggingat dalam UU Pilpres mengharuskan minimal dua pasang calon yang maju dalam bursa pilpres. Skenario ini bisa saja terjadi maka satu-satunya cara adalah dengan menerbitkan perpu untuk mengubah syarat pencalonan presiden sekurang-kurangnya oleh partai politik yang memperoleh 20 persen suara nasional.

Namun dipihak lain, ada keinginan yang tidak lagi mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Pihak-pihak ini menghendaki adanya figur lain selain Megawati tapi masih berasal dari blok perubahan. Nama yang disebut-sebuat adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan mengusung Prabowo, maka PDIP akan memposisikan Megawati sebagai guru bangsa dan mengusung kader dari partai lain. Popularitas Prabowo disebut-sebut mampu menyaingi SBY dalam pilpres mendatang.

Sebagai partai baru, gerindra yang mengusung jargon perubahan ini terbukti mampu mendapatkan simpati masyarakat dengan perolehan sementara suara mencapai 4 persen lebih. Ini menunjukkan bahwa masih ada semangat dari masyarakat terhadap terjadinya perubahan. Jika sekenario ini benar-benar digulirkan, maka ‘pertandingan’ bisa lebih menarik.

Nah, dengan komposisi seperti ini, maka blok perubahan bisa percaya diri untuk mencalonkan diri dalam pilpres. Dengan didukung oleh PDI Perjuangan, Hanura dan partai kecil lainnya maka, Prabowo bisa menjadi kompetitor bagi SBY. Namun demikian, jikalau blok ini bisa meloloskan Prabowo menjadi presiden, dukungan dari partai-partai yang salama ini berkoalisi dirasa kurang solid, mengingat diluar blok ini masih ada partai demokrat, golkar dan partai tengah.

Melihat posisi bimbang partai Golkar, budaya Golkar sebagai partai penguasa serta daya tawar Golkar di parlemen, semua capres mau tidak mau suka tidak suka harus memberikan kursi wapres kepada partai golkar. Jika SBY kembali rujuk dengan JK, dan Prabowo juga mencari calon dari partai golkar maka yang akan muncul adalah tokoh informal Golkar - Akbar Tandjung.

Prabowo - Akbar diyakini memili chimetry yang pas dan lengkap. Prabowo tidak diragukan dari sisi dananya, sedangkan Akbar Tandjung tidak juga diragukan dari sisi mesin politik yang masih mengakar. Dengan format Prabowo - Akbar dan didukung PDI Perjuangan, Gerinda, Hanura, Golkar informal serta partai-partai kecil, diyakini mampu membelah suara rakyat yang selama ini terfokus kepada sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau itu terjadi, nampaknya pertandingan akan semakin menarik untuk disaksikan. Dan semuanya terserah anda.

Apr

14

Caleg Stres Tanggung Jawab Siapa?

April 14, 2009 | | 27 Comments

Hari-hari pasca pemilu 2009, marak di berbagai media yang memberitakan banyaknya calon anggota legislatif yang stres lantaran suara yang mereka dapatkan dalam pemilu legislatif tidak sesuai dengan harapan. Meski saat ini KPU belum menyampaikan data resmi, namun melalui penghitungan cepat atau quick count beberapa lembaga survey menujukkan bahwa banyak partai maupun caleg yang diprediksi tidak akan lolos ke lembaga legislatif.

Karuan saja, para calon anggota legislatif sudah keluar tenaga dan uang banyak untuk mendapatkan simpati masyarakat, namun dalam kenyataannya ketika pemilu digelar masyarakat menjatuhkan pilihannya pada calon lain. Tidak hanya itu, banyak caleg yang telah menghabiskan harta bendanya untuk kampanye pemilu kali ini.

Kalau kita lihat di pemberitaan media, ada saja kejadian yang menimpa caleg pasca pemilu ini. Ada yang meninggal karena stroke atau serangan jantung gara-gara kalah suara, ada juga yang meminta kembali sumbangan yang telah diberikan ketika kampanye, bahkan banyak ditemui caleg-celeg yang masuk rumah sakit akibat gangguan kejiwaan.

Ini menjadi hal yang sangat ironis karena para celeg ini lebih siap untuk menang ketimbang siap untuk kalah. Besarnya beban baik moral, material bahkan rasa malu di masyarakat menjadikan banyak caleg menjadi stres.

Anggota legislatif adalah sebuah jabatan politik sebagai sebuah kepanjangan tangan partai dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui lembaga legislatif. Tiga fungsi yang diemban lembaga legislatif adalah fungsi legislasi (pembuat undang-undang), fungsi kontrol atau pengawasan dan fungsi budget atau anggaran, selain itu fungsi lainnya adalah sebagai lembaga penyerap aspirasi.

Jika para caleg ini memahami benar apa yang menjadi tugas dan fungsi legislator, maka yang seharusnya ada di benak mereka tentang jabatan sebagai anggota legislatif adalah sebuah pengabdian kepada bangsa dan bukan sebuah jabatan untuk mendapatkan kekuasaan dana banyak materi. Tapi mungkin pandangan ini ada benarnya, karena karena selama ini banyak anggota legislatif yang lebih mengedepankan mendapatkan materi ketimbang menjalankan tugas-tugas sebagai seorang legislator. Ini yang harus segera dibenahi.

Dengan harapan mendapatkan keuntungan bak sebuah investasi, para caleg dengan gelap mata mempertaruhkan segala harta benda untuk mendapatkan posisi tersebut. Tentu jika mendapatkan kursi empuk tersebut, maka modal yang telah dikeluarkan bisa dikembalikan. Namun, ketika harapan itu sirna, maka ganguan jiwalah yang mereka dapatkan.

Tanggung Jawab Partai Politik

Calon anggota legislatif bisa mendaptkan nomor urut karena direkut oleh partai politik. Beberapa alasan partai politik melirik caleg yang bersangkutan karena memiliki kapasitas, kualitas bahkan karena popularitas. Namun, beberapa caleg memberanikan diri untuk mendaftar ke partai politik dengan berbagai alasan, diantaranya ikut merubah nasib bangsa, hanya sekedar coba-coba sampai hanya untuk memenuhi kuota tertentu.

Lolos tidaknya caleg bisa ikut dalam pemilu adalah wewenang partai politik. Partai politik merasa diuntungkan dengan banyaknya caleg yang ada karena dipastikan akan bekerja keras untuk mendapatkan suara bagi caleg yang bersangkutan dan tentunya untuk partai. Namun sayang, partai politik terkesan hanya memanfaatkan si caleg tanpa diberangi dengan pemahaman yang jelas tentang apa maksud dan tujuan dari pencalegan ini. Bahwa, jabatan legislator adalah sebuah amanah dan pengabdian yang membutuhkan keiklasan dalam berjuang.

Partai politik seharusnya juga memberikan pemahaman kepada caleg agar harus benar-benar rasional dalam mengeluarkan dana dan meteri. Selain itu, parpol juga harus memberikan pemahaman terhadap peta politik kepada para celegnya, sehingga mereka bias menghitung kalkulasi menang atau kalahnya dalam pemilu. Ini penting karena banyak caleg yang sama sakali tidak tahu menahu tentang peta politik dan prediksi terhadap parpol yang bersangkutan.

Namun apa mau dikata, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Karena ketidaktahuan dan kenekatan para caleg, kini mereka harus menderita karena beban yang mereka pikul terlampau berat. Untuk itu, kini saatnya partai politik ikut andil dama membina kembali para celeg yang telah berjuang untuk partainya. Jangan hanya mengambil untung dari para caleg, namun disaat mereka membutuhkan bantuan, para pengurus parpol seakan tutup mata dengan keadaan ini.

Parpol harus memberikan dukungan dan bimbingan moral kepada para caleg yang gagal bahwa jabatan sebagai anggota legislative bukanlah satu-satunya jalan untuk mengabdi. Masih banyak lahan untuk memberikan darma bhaktinya untuk ibu pertiwi ini.

Apr

7

Tips & Trik Memilih Parpol Peserta Pemilu

April 7, 2009 | | Leave a Comment

Pemilu 2009 tinggal menghitung hari, pesta akbar demokrasi lima tahunan siap digelar tanggal 9 April nanti. Namun demikian sampai saat ini masih banyak masyarakat yang masih belum mengerti benar partai dan caleg mana yang akan dicontreng pada pemilu nanti. Tentu menjadi kebingungan
tersendiri mengingat pemilu kali ini diikuti oleh sekian banyak partai politik yaitu 38 partai nasional dan 6 partai lokal di Aceh.

Tidak hanya itu, pemilu kali ini diikuti oleh lebih dari satu juta calon legislatif untuk tingkat DPR, DPD, DPRD tingkat I dan tingkat II di seluruh indonesia. Maka tidak heran jika berdasar survey yang dilakukan masih ada puluhan persen pemilih yang belum menentikan pilihannya. Dari sekian banyak pilihan ini, masyarakat harus benar-benar jeli dan paham terhadap program-program kerja yang diusung partai politik dan calon lergislatif.

Sebagai sebuah ilustrasi, ada beberapa panduan dalam memilih calon wakil rakyat maupun partai dalam pemilu kali ini, misalnya:

1. Jangan Pilih Partai atau Caleg yang Terlalu Ambisius.

Jika kita berpandangan kekuasaan adalah amanah, maka kekuasaan akan diraih dengan santun dan dijalankan dengan sepenuh hati. Tapi dari sekian banyak pilihan kadang kita dapati partai dan caleg yang sangat ambisius. Menggunakan segala daya upaya untuk mendapatkan kekuasaan.

Kalau sudah begini, bisanya politik uang, black campign dan segudang jurus untuk menjatuhkan lawan digunakan. Model - model yang begini biasanya tidak konsisten dengan ucapannya. Sebagai contoh, partai maupun caleg ini biasanya menggunakan kegagalan-kegagalan pemerintah yang berkuasa untuk menarik simpati masyarakat dan mendompleng keberhasilan-keberhasilan yang telah diraih juga untuk meraih simpati.

Ciri-ciri partai atau caleg seperti ini adalah banyak menghujat tapi tidak memberikan solusi nyata. Padahal bukan itu yang kita harapkan saat ini. Untuk itu, jangan pilih calon seperti itu.

2. Jangan Pilih Partai atau Caleg yang Hanya Obral Janji.

Dalam masa kampanye, banyak sekali kita dapati partai atau caleg berjanji muluk jika nanti terpilih sebagai pemebang pemilu 2009. Janji yang ditepai tentu menjadi idaman setiap insan di tanah air ini untuk dapat hidup dengan layak dan baik. Namun dalam pemilu nanti, masyarakat harus selektif
memilih.

Jangan pilih caleg yang selama ini tidak memberikan apapun untuk masayarakat tapi tiba-tiba berjanji macam-macam untuk ini dan itu. Demikian juga dengan partai politik. Jangan pilih partai politik yang tidak pernah memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat tiba-tiba berjanji untuk
melakukan ini dan itu. Pilih caleg dan partai yang jelas memperjuangkan nasib rakyat dan bukan hanya di bibir dan hanya dalam bentuk statmen saja.

3. Jangan Pilih Partai atau Caleg Pendendam

Sejak bergulirnya reformasi, pemilihan umum telah berlangsung beberapa kali, dalam pemilu-pemilu sebelumnya ada partai yang menang dan ada partai yang kalah. Jangan memilih partai yang dendam dengan kekalahannya dimasa lalu, karena bisa sana pemilu kali ini adalah ajang balas dendam bagi mereka dengan segala cara.

4. Jangan Tergiur Politik Uang

Dengan banyakknya parpol dan caleg, maka sesama partai dan calon anggota legislatif saling berlomba untuk mendapatkan suara dari rakyat. Salah satu bentuk simpati yang diberikan partai atau caleg adalah dalam bentuk materi atau uang.

Maka jangan pilih yang tipe beginian, mengapa karena belum jadi anggota atau partai pememang saja sudah benyak mengeluarkan materi atau uang, tentunya setelah menjabat nanti akan sibuk dengan cara untuk  mengembalikan dana tersebut. Selain itu, mereka tidak banyak memiliki
hubungan psikologis lagi dengan para pemilihnya karena merasa suara pemilih telah dibeli dengan materi yang diberikan tadi.

5. Jangan pilih Partai dan Caleg bermasalah

Berdasarkan undang-undang, setiap negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Tentu setiap calon anggota legislatif yang tertera dalam daftar calon tetap memiliki hak yang sama untuk dipilih oleh masayarakat. Namun demikian, masyarakat haru benar-benar jeli melihat caleg yang ada
dalam daftar tersebut. Pilihlah caleg atau partai yang tidak memiliki banyak masalah, karena jika partai atau caleg bermasalah ini memenangkan suara, maka akan banyak waktu tersita untuk menyelesaikan masalahnya tersebut, terus kapan waktu untuk negara?

6. Pilih Partai dan Caleg yang Memiliki Komitmen Kuat untuk Bangsa

Diantara banyak partai politik dan caleg, pilihlah kandidat yang memiliki komitmen kuat terhadap bangsa, seperti pemberantasan KKN, komitmen terhadap lingkungan, komitmen terhadap seni dan budaya, komit terhadap pengentasan kemiskinan, kesehatan maupun pengangguran.

7. Pilih Partai dan Caleg Sesuai Hati Nurani

Dengan mengetahui karakter, visi dan misi yang diusung oleh partai politik dan calon legislatif, maka masyarakat bisa memilih calon wakil mereka yang akan berjuang mengantarkan aspirasi masyarakat ke tingkatan yang lebih tinggi. Pilihlah partai dan caleg sesuai dengan hati kecil dan hati nurasi yang paling dalam. Jangan dipengaruhi oleh ajakan, provokasi maupu iming-iming untuk mencontreng salah satu partai atau calon. Jika suara hati yang berkata mudah-mudahan wakil rakyat yang memiliki hati nuranilah yang akan terpilih.

Pemilu 2009, memiliki arti yang sangat besar. Ditengah-tengah pesimisme terhadap partai politik, diharapkan akan terpilih wakil-wakil rakyat yang mumpuni dan mampu mengemban amanah benar-benar sebagai wakil rakyat dan bukan lagi sebagai wakil partai maupun wakil kelompok. Semoga pemilu 2009 ini akan mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang Besar.

Mar

6

Prediksi Capres 2009

Maret 6, 2009 | | 17 Comments

Meski pemilihan umum presiden masih beberapa bulan lagi, namun gaungnya dirasakan sangat kencang bahkan mengalahkan pencalonan anggota legislatif yang akan bertarung pada pemilu 9 April mendatang.

Kini, kasak kusuk pencalonan presiden menjadi perbincangan hangat di kalangan media maupun politisi. Kata-kata koalisi, blok dan poros menjadi sitilah yang sangat gampang didengar dan ditemui di hampir semua media di Indonesia.

Sebut saja Blok S yang identik dengan blok Susilo Bambang Yudhoyono yang akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilu 2009. Lalu Blok M atau blok Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Blok J atau Blok Jusuf Kalla yang kemungkinan akan diusung oleh Partai Golkar.

Selain ketiga blok tersebut, kini juga muncul berberapa blok lain seperti blok P atau blok perubahan yang dideklarasikan oleh Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dan Ketua Umum PNBK Erros Djarot. Tak mau kalah dengan istiah blok-blok, kini muncul istilah poros sebagai salah satu bentuk koalisi dari blok-blok yang sudah ada, seperti poros Indonesia baru maupu poros bumi.

Memang, membicarakan suksesi kepemimpinan nasional sangalah menarik karena menjadi tujuan hampir semua partai politik untuk menempatkan kadernya diposisi paling tinggi yaitu kursi presiden dan wakil presiden.

Meski, saat ini partai-partai sangat aktif menjalin komunikasi dengan partai lain, namun semua masih menanti kekuaran riil dukungan dari masyarakat yang nanti bakal terlihat dalam hasil pemilku legislatif 9 April mendatang.

Menetapan suara terbanyak sebagai calon terpilih dalam pemilu kali ini, diyakini banyak pihak bakal merubah peta perpolitikan dan dukungan massa terhadap partai politik, karena suara partai benar-benar berada sepenuhnya ditangan para calegnya.

Dengan belum jelasnya peta perpolitikan ini, maka partai-partai masih belum bisa menetapkan akan berkoalisi dengan siapa karena belum jelasnya dukungan riil dari rakyat. Inilah yang menyebabkan banyak partai hanya wait an see sambil menunggu hasil pemilu legislatif. Selain itu, partai-partai yang kini telah mengusung calon presidennya juga belum tentu mendapatkan perolehan suara tertentu sebagai syarat pengajuan calon presiden.

Dengan melihat belum jelasnya dukungan masyarakat ini, beberapa figur yang kini tengah naik daunpun dipastikan juga masih dag dig dug menunggu lolos tidaknya partai pengusungnya di pelpres 2009 ini. Figur-figur yang banyak disebut-sebut antara lain:

1. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Sebagai calon incumbent, SBY disebut-sebut (diprediksikan) memiliki peluang besar untuk bisa maju kembali menjadi presiden di tahun 2009. Prestasi kerja yang dinilai cukup baik bisa menjadi modal dalam peperangan pilpres 2009. Meski saat ini, SBY terkesan dikeroyok oleh banyak pihak, termasuk kesiapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, namun SBY tetap memiliki daya tarik tersendiri bagi partai lain untuk tetap mengusung SBY dalam pencapresan 2009.

Namun demikian, tidak begitu polulernya Partai Demokrat, disebut-sebut akan menjadi kendala dalam mengusung SBY sebagai capres jika Partai Demokrat tiadak memenuhi 20 suara dalam pemilu legislatif. Jika ini terjadi, maka Partai Demokrat harus berkoalisi dengan partai lain agar suara yang diperoleh melebihi 20 persen suara sebagai batas minimal pencalonan presiden. Dengan saya tarik SBY, diprediksi Partai Demokrat tidak akan terlalu sulit mendapatkan teman koalisi, karena potensi kemenangan SBY di pilpres ini sangat terbuka luas.

2. Megawati Soekarnoputri
Partai Demokrasi Indonesia Parjuangan sejak jauh hari telah mendeklarasikan diri untuk mengusung Megawati Soekarnoputri menjadi capres dari partai moncong putih tersebut. Dengan mengandalkan pemilih tradisional, PDI Perjuangan sangat yakin bisa mendapatkan 20 persen dengan mengusung putri proklamator ini duduk kembali dikursi RI 1. Peluang Megawati dinilai terbuka pula mengingat massa partai yang sedemikian banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Namun demikian, kegagalan megawati dalam pemilu 2004, disebut-sebut merupakan kegagalan Megawati sebagai presiden yang tentunya akan berpengaruh terhadap image publik.

Jika partai ini nantinya tidak mendaptkan perolehan suara 20 persen, maka PDI Perjuangan harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, sampai saat ini tampaknya belum banyak partai yang bermain mata dengan PDI Perjuangan untuk koalisi di pilpres 2009.

3. Jusuf Kalla
Nama wakil presiden ini akhir-akhir ini memang moncer setelah statmen kesiapannya untuk dicalonkan sebagai capres oleh Partai Golkar. Suara DPD di partai ini banyak menghendaki ketua umumnya maju sebagai capres sebagai bentuk kebanggan partai terhadap kader terbaiknya. Namun demikian, pencalonan Jusuf Kalla ini disebut-sebut masih lonjong karena partai Golkar belum mengumumkan secara resmi pencalonan ini dan ditambah lagi masih balum bulatnya suara yang ada di partai berlambang pohon beringin ini.

Meski suara partai golkar sangat banyak di daerah, namun dari segi popularitas, dalam beberapa survey, nama Jusuf Kalla tidak terlalu bersinar dibanding kader golkar lainnya yaitu Sri Sultan HB X yang kini namanya juga tengah naik daun. Bahkan dalam internal partai sendiri banyak yang menghendaki Jusuf Kalla bepasangan kembali dengan SBY dalam pemilu 2009 karena selain meneruskan pemerintahan yang telah berjalan, pemerintahan SBY-JK diklaim banyak pihak cukup berprestasi.

4. Sri Sultan HB X
Sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan disebut-sebut berhasil memimpin masyarakat yang sangat heterogen di Jogja. Selain itu kepandaian dan kelihaian dalam berpolitik membuat banyak pihak dan partai melirik sultan untuk menjadi calon alternatif dalam pilpres 2009 ini. Sultan dianggap mampu mengakomodir kepentingan baik, nasionalis, agama maupun kepentingan lain di Indonesia.

Namun demikian, sampai saat ini Sultan masih terkendala oleh siapa yang akan mengusungnya dalam pencalonan presiden. Sultan tengah menunggu seleksi capres yang akan dilakukan partai golkar karena sebagai kader partai berlambang pohon beringin ini juga mendapatkan dukungan yang sangat kuat dari internal partai untuk mewakili Golkar dalam pencapresan 2009.

Tidak hanya itu saja, nama Sultan juga cukup beken dikalangan partai lain. Sultan disebut-sebug akan diusung partai lain seperti Partai republikan jika dalam pemilu legislatif ini mendapatlan suara lebih dari 20 persen. Nama Sultan juga moncer dalam poros bumi yang dipasangkan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

5. Nama Lain
Nama lain selain SBY, Mega, Kalla dan Sultan juga banyak kita dengan diantaranya Prabowo Subiyanto, mantan Danjen Kopasus dengan Partai Gerindra yang siap mengusung perubahan. Nama Wiranto yang dicalonkan oleh Partai Hanura juga berpotensi menjadi kuda hitam jika partai ini bisa berkoalisi dengan partai-partai islam seperti PKS, PKB dan PPP.

Dari nama-nama yang kini beken di tanah air itu, nama Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dan Mantan Presiden PKS yang juga Ketua MPR Hidayat Nurwahid juga termasuk nominasi yang bakan meramaikan bursa calon wakil presiden.

Dari berbagai peta politik tersebut, mengerucut nama-nama yang kemungkinan akan muncul dalam bursa capres 2009, diantaranya:

1. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Akbar Tandjung
2. Megawati Soekarnoputri – Sri Sultan HB X
3. Jusuf Kalla – Hidayat Nurwahid.

Namun, bisa saja muncul nama-nama lain sepeti Prabowo dan Wiranto mengingat peta perpolitikan terus berubah dan belum menentu sampai dengan tahun 2009. Namun demikian, siapapun yang nanti bakal memimpin Indonesia lima tahun kedepan, diharapkan mampu membawa Indonesia lepas dari berbagai pesoalan dan krisis yang kini menyengsarakan rakyat. Dengan pemilu yang damai, diharapakan akan memunculkan pemimpin yang benar-benar menjadi pemimpin sejati bagi bangsa Indonesia.

Feb

26

Mau Blok S, BlokM, Blog J yang Penting Akur..

Februari 26, 2009 | | 1 Comment

Dua bulan menjelang pemilu legislatif 2009, suhu politik kian memanas. Partai-partai politik peserta pemilu tidak henti-hentinya bermanuver dan mengeluarkan statmen-statmen politik yang terkadang membuat panas suhu politik di negeri ini. Masih segar di ingatan kita statmen-stamen seperti tebar pesona, poco-poco (maju selangkah mundur selangkah), dansa sambil jualan gas murah, yoyo dan gasing serta idium-idium lainnya yang intinya mengkritisi kinerja masing-masing parpol.

Pemilu sebagai sebuah pesta demokrasi di Indonesia dimaknai oleh banyak pihak sebagai sebuah pertarungan hidup mati. Melalui event akbar ini digantungkan harapan yang sangat besar untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Tidak hanya itu, puluhan ribu calon legislatif juga memaknai pemilu sebagai sebuah masa depan yang cerah untuk melangkah ke Senayan. Dan bagi partai politik, pemilu 2009 dianggap menjadi sebuah pertarungan gengsi untuk memperebutkan kekuasaan tertinggi yaitu kepemimpinan nasional. Makanya tidak heran jika puluhan ribu caleg dan 38 partai politik berebut posisi untuk mendapatkan tiket ke Senayan dan Istana.

Slogan partai politik bahwa tujuan dibentukknya parpol untuk merebut kekuasaan seakan-akan menjadi pembenaran parpol untuk saling menghujat lawan politiknya untuk mendapatkan simpati rakyat untuk mempertahankan ataupun merebut kekuasaan. Sunguh ironis jika partai politik hanya mengharapkan simpati rakyat untuk kekuasaan dan melupakan nasib rakyat saat berkuasa.

Hidup Mati

Besarnya harapan terhadap pemilu 2009 ini tergambar dari masing-masing caleg dan partai politik dengan segala dana upaya mendapatkan perhatian masyarakat. Lihat saja, poster-poster, baliho, stiker, spanduk dan berbagai atribut caleg dan partai menghiasi berbagai sudut kota dan jalan-jalan protokol bahkan sampai ke pedesaan diseluruh Indonesia.

Tidak hanya itu, iklan-iklan partai politik dan caleg juga sering kita jumpai di media-media certak dan elektronik diseantero negeri. Caleg dan partai politik rela merogoh kantong dalam-dalam untuk berjudi dengan masa depan melalui pemilu 2009 ini. Tentu sebuah pertaruhan yang logis dan sepadan dengan jabatan sebagai anggota DPR/DPD ataupun DPRD. Bahkan bagi partai politik, jabatan prestisius seorang presiden menjadi angan-angan tersendiri yang harus terwujudkan.

Namun, dalam perjalanan panjang sejarah bangsa ini, terkadang janji -janji kandidat sebelum berkuasa bertolak belakang dengan implementasi saat berkuasa. Apa yang dipikirkan mudah menjadi sulit dilakukan saat memegang jabatan karena terlalu banyak faktor yanag terkait. Disinilah terkadang meski caleg telah mati-matian meminta dukungan dari masyarakat tapi saat berkuasa, janji-janjinya tidak bisa dilakukan.

Koalisi Ideal

Dalam sistem presidensiil yang kita anut sekarang ini, seharusnya presiden memiliki kekuasaan mengendalikan jalannya pemerintahan, namun demikian sistem ini belum dipahami secara matang oleh masyarakat dan elit politik kita, sehingga saat ini kekuasaan parlemen juga mendominasi jalannya pemerintahan. Untuk itu, tidak heran jika banyak kebijakan pemerintah terhadang terhenti karena adanya penolakan-penolakan dari parlemen. Untuk itu, seorang pemimpin dinegeri ini harus memiliki dukungan yang cukup di parlemen untuk mengamankan berbagai kebijakan pemerintah. Sebut saja pemerintahan SBY-JK. Untuk mengamankan berbagai kebijakan pemerintah, harus dibangun koalisi yang kuat antara partai demokrat dan partai golkar serta beberapa partai pendukung pemerintah lainnya.

Menjelang pemilu 2009 ini, saat ini partai-partai tengah berkasak kusuk dengan partai lain untuk membangun sebuah koalisi yang diharapkan memberikan keuntungan di masa depan. Tidak hanya untuk pemilu legislatif saja, partai-partai tengah menjajaki berbagai kemungkinan berkoalisi mendukung calon prediden yang akan datang. Beberapa tokoh nasional yang kini muncul dipemukaan menjelang pemilu 2009 diantaranya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Mantan Menhankam Pangab Wiranto, Mantan Danjen Kopasus Prabowo Subiyanto, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung, Ketua MPR Hidayat Nurwahid, Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso serta tokoh-tokoh lainnya. Kini tokoh-tokoh nasional itu tengah mencari pasangan masing-masing untuk maju dalam pemilu 2009. Partai-partai yang memiliki basis masa yang besar juga tengah menjajaki koalisi dengan partai-partai lain untuk mengusung kandidat capres di 2009 ini.

Dalam setiap pemilihan umum, tentu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Namun anehnya di Indonesia, banyak pihak yang kalah selalu mencela, menjelek-jelekkan, maupun menkritisi pasangan yang menang tanpa melihat okbyektifitas yang ada. Bahkan, bagi pihak yang merasa kalah, oposisi adalah sebuah pilihan mutlak baginya. Oposisi bukanlah sebuah hal yang tabu jika dijalankan dengan benar-benra untuk melakukan check and balance. Namun jika oposisi dijalankan karena dendam pribadi, tentu sikap-sikap kritik terhadap pemerintah lebih didasari oleh subyektifitas.

Sebuah tindakan yang sangat sportif ditunjukkan Hillary Clinton saat dia mengakui kemenangan Obama dari Partai demokrat untuk bertarung dengan Mc Chain di pemilu di Amerika. Meski Hillary menjadi rival yang sangat kuat di kubu Demokrat, namun ketika dikalahkan Obama, maka dengan senang hati mendukung kampanye-kampanye yang dilakukan Obama dan bukannya menjatuhkan dan menjelekkan kebijakan-kebijakan yang diambil.

Untuk itulah, alangkah baiknya jika politisi-politisi kita meniru apa yang dilakukan oleh Hillary Clinton yaitu mengakui kekalahan dan mendukung yang menang untuk kemanjuan Ameria Serikat. Alahkah ibdahnya jika siapapun yang menjadi pemenang pemilu 2009 apakah Susilo Bambang Yudhoyono, apakah Megawati Soekarnoputri, apakah Prabowo ataukah yang lain, namun semua pihak saling bahu-membahu untuk mendukung pemerintahan menyelesaikan persoalan bangsa dan bukannya saling menyalahkan satu sama lain karena yang dibutuhkan bangsa ini bukannya konflik, bukannya saling ejek ataupun saling menyalahkan. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah lepas dari krisis multidimensi yang saat ini masih membelenggu Indonesia. Tujuan negara seperti yang tertuang dalam alenia keempat UUD 45 harus bisa tercapai. Untuk itu, diperlukan kersadaran nasional para politisi dan pemimpin negeri ini untuk bersatu membangun negeri.

Feb

5

Yoyo dan Gasing Mainan Politisi

Februari 5, 2009 | | 4 Comments

Setelah lama tak terdengar, kini nama mainan anak-anak itu menjadi terkenal dan hangat diperbincangkan. Anehnya, yang membicarakan bukannya anak-anak lagi tapi para orang tua yang notabene sebagai pemimpin bangsa. Ada apa ini?

Yoyo adalah mainan anak-anak yang berbentuk bundar yang terdiri dari semacam dua buah roda yang ditengah-tengahnya terdapat lekukan sebagai tempat tali untuk memainkan. Yoyo jika dimainkan dengan lihai, tidak hanya berputar naik turun saja, tapi bisa ke samping bahkan bisa ke atas.

Sementara Gasing adalah mainan anak-anak yang berupa lingkaran yang ujungnya lancip tempat tumpuan berputar sigasing ini. Gasing bisa memutar cepat setelah tali yang dililitkan di batang gasing ditarik oleh si empunya. Hm.. kedua permainan ini sangat asyik dimainkan.

Namun, mengapa elit politik negeri ini kini menyukai kedua permainan ini? tentunya buka permainan secara fisik. Para penguasa ini tengah bersilat lidah dan mengibaratkan lawan-lawan politiknya dengan kedua permainan ini.

Sebut saja Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menyebutkan pemerintahan saat ini berjalan layaknya yoyo karena naik turun dan membuat bangsa ini teromang ambing. Sementara disatu sisi, lawan politik Megawati menyebutkan, apa yang dilakukan partai oposisi layaknya permainan gasing yang hanya berputar-putar tanpa arah yang jelas.

Belum lagi adanya statmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebutkan adanmya sinyalemen petinggi TNI yang menyebutkan “Asal Bukan S” menjelang pemilu 2009 serta statmen Wakil Presiden Yusuf Kalla tentang tomat kuningnya.

Melihat statmen-statmen dangkal para petinggi ini, seorang budayawan menyebutkan saat ini bangsa ini memiliki krisis kepemimpinan. Betapa tidak, politisi ini cenderung saling melontarkan sindiran dan ejekan yang sifatnya personal tanpa dibarengi solusi-solusi bagi masalah bangsa ini.

Kritikan Hening

Kritikan dan ejekan merupakan hal yang biasa dalam kehidupan demokrasi. Bahkan di negara nenek moyangnya demokrasi Amerika Serikat, sindiran dan kritikan kerap dilontarkan oleh masing-masing lawan politik.

Tapi di Indonesia, kritikan yang disampaikan masih sekedar idium-idium tanpa isi. Bahkan, seorang pengamat mengatakan apa yang diucapkan seorang pemimpin menunjukkan pemikiran, pandangan serta kualitas yang bersangkutan. Nah, bagaimana jika para pemimpin ini pemikiran, pandangan serta kualitasnya masih seperti anak-anak?

Sebagai seorang pemimpin, baik pemimpin partai, pemimpin lembaga negara, pemimpin massa diharapkan dapat memberikan contoh masyarakat agar bisa saling menghargai dan saling bekerjasama menyelesaikan masalah bangsa, bukannya saling ejek dan sindir tanpa arti. Yakinlah, masyarakat juga tidak “Happy” dengan kondisi ini.

Sampaikan kritikan dan sindiran bukan dengan kata-kata kosong, tapi dengan kata-kata bijak disertai solusi bagi masalah bangsa. Selama ini, banyak pihak seringkali hanya menghujat dan mencemooh pemerintahan yang berjalan. Solusi-solusi yang ditawarkan, mereka simpan jika suatu saat nanti mereka berkuasa dan hanya sebagai isu kampanye belaka.

Ada yang aneh di negeri ini. Dalam sebuah pemilihan umum, pasti ada kalah dan ada yang menang. Bahkan jauh-jauh hari sebemunya semua pihak telah siap kalah dan siap menang. Namun, saat penghitungan suara dilakukan, tidak semua pihak mengakui kemenangan pihak lain dan alhasil pihak yang kalah merasa harus bersifat oposisi dan selalu menyalahkan pihak yang menang.

Alangkah indahnya, jika semua pihak yang terlibat dala pemilihan umum, siapapun pemenangnya bersatu padu dalam sebuah tim, apapun jabatannya, untuk bisa bahu-membahu menyelesaikan persoalan kebangsaan dan bukannya terus menghujat dan menyalahkan.

Kritikan tentu sangat diperbolehkan bahkan diperlukan bagi pemimpin agar tetap berjalan dalam rel kebangsaan. Namun yang terjadi di Indonesia, kritikan terkesan asal mengkritik dengan tujuan menjatuhkan wibawa pemerintan untuk keuntungan mendapatkan dukungan pada pemilihan umum selanjutnya. Ironis…

pemilu 2009 tentunya akan menghadirkan banyak pemimpin bangsa yang mencoba merebut tampuk kepemimpinan nasional. Sebut saja Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarnoputri, Jusuf Kalla, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Prabowo Subiyanto, Sutiyoso, Akbar Tandjung, Wiranto, Bugiyakso dan banyak tokoh lainnya.

Selain itu, puluhan ribu kader partai juga berlomba untuk mendapatkan kursi di parlemen. Sebuah pertarungan politik yang sangat besar dan menelan puluhan triliun untuk pesta akbar ini. Apakah event demokrasi lima tahunan ini akan menghasilkan pemerintahan yang mumpuni?

Jawabannya adalah jika semua pihak berjalan diatas kepentingan rakyat, maka cita-cita itu akan tercapai. Tapi jika pihak-pihak yang bertarung hanya mengutamakan kepentingannya sendiri niscaya, bangsa ini akan tercerai berai. Marilah para pemimpin bangsa ini, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin nasional, saling bersatu padu menyelesaikan multi dimensi persoalan bangsa dan menjalankan amanat konstitusi kita untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Jan

16

Partai Tanpa Pamrih, Mungkin?

Januari 16, 2009 | | 1 Comment

 

Munculnya statmen dari seorang pengamat yang mewacanakan untuk penghapusan fraksi-fraksi di DPR patut mendapat perhatian mengapa muncul keinginan tersebut. Jika kita menilik kinerja anggota DPR saat ini yang dinilai jauh dari harapan masyarakat karena lebih mementingkan partainya ketimbang kepentingan rakyat, bisa jadi keinginan penghapusan itu benar adanya.

 

Lihat saja maraknya kasus korupsi yang menimpa banyak anggota DPR, belum lagi jalan-jalan anggota DPR ke luar negeri saat reses dilakukan, bahkan sampai absensi persidangan yang jauh dari kata tertib.

 

Anggota DPR adalah wakil rakyat yang dipilih oleh ratusan ribu rakyat dalam pemilihan umum. Menyandang nama wakil rakyat, seharusnya yang diperjuangkan adalah rakyat. Namun keberadaan fraksi sebagai kepanjangan tangan partai di lembaga legislative terkadang aspirasi rakyat banyak dikesampingkan. Dengan dalih sebagai anggota partai, banyak anggota DPR lebih mangamankan kebijakan partai secara politis ketimbang nasib rakyat.

 

Namun demikian, sebagai lembaga politik, banyak anggota DPR lupa bahwa keberadaan mereka di parlemen karena suara rakyat. Meski perlu penelaahan lebih dalam, keberadaan fraksi dan komisi di DPR seharusnya tidak menciptakan jarak antara parlemen dan kepentingan rakyat.

 

Untuk itu, harus ada kepedulian dari partai politik untuk membangun parlemen yang memiliki keberpihakan kepada rakyat. Partai politik harus tanpa pamirh dan iklas saat anggotanya terpilih menjadi wakil rakyat benar-benar memperjuangkan nasib rakyat. Partai politik seharusnya menghantarkan kader-kader terbaiknya iktu membangun Negara tanpa intervensi dan kepentingan partai-partai politik.

 

Tapi pertanyaannya menjadi adakah partai politik yang mau tanpa pamrih menempatkan kader-kadernya di parlemen tanpa intervensi partai politik? Biarkan wakil rakyat benar-benar menjadi wakil rakyat dan bukan menjadi wakil partai?