Jan
24
Anggaran “Mubazir”
Januari 24, 2012 | Tagged Politik | 3 Comments
Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun Anggaran 2012 mencapai angka yang cukup besar mencapai Rp 1.435,4 triliun. Dari angka tersebut akan di alokasikan sebesar Rp 964.997 miliar untuk pusat dan tranfer ke daerah sebesar Rp 470.409 miliar. Dilihat dari hitung-hitungan di atas kertas, sebuah angka yang fantastis.
Namun demikian, besarnya anggaran tidak serta merta digunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat bangsa ini menjadi terbebas dari belenggu kemiskinan dan kemelaratan. Padahal jika anggaran tersebut di serap dengan benar untuk hal-hal yang urgent untuk kepentingan rakyat, niscaya tidak akan memakan waktu yang lama, bangsa ini akan bangkit dari keterpurukan.
Selain rendahnya penyerapan anggaran, banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Lihat saja kasus Ruang Banggar DPR RI yang menghabiskan angka fantastis Rp 20 miliar. Ini menunjukkan bahwa banyak pihak tidak bijak dalam penggunaan anggaran negara. Adanya laporan kebocoran anggaran hingga puluhan persen juga menunjukkan adanya ketidaktertiban dalam penggunaan anggaran.
Anggaran-anggaran departemen seharusnya ditujukan untuk memajukan bidang-bidang usaha dibawah kementeriannya, namun terkadang pemanfaatannya diluar dari usaha-usaha tersebut. Adanya deal-deal dalam proyek-proyek pemerintah (seperti kasus wisma atlit dan hambalang) menunjukkan adanya kerugian nyata akan penyelewengan anggaran pemerintah.
Ditengah gelimang besarnya anggaran negara, miris melihat minimnya sarana dan parasarana di berbagai daerah di Indonesia. “jembatan Indiana Jones” di Desa Sahiang Tanjung, Kabupaten Lebak, Banten yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Jakarta, menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di Indonesia.
Budaya korupsi yang sudah mengakar dari pusat sampai daerah membuat pembangunan berbasis anggaran semakin jauh panggang dari api. Korupsi yang terjadi didepartemen-departemen menunjukkan adanya hambatan besar di pemerintah pusat. Tidak hanya itu, banyaknya korupsi di daerah bukan tidak mungkin menjadi penghalang majunya pembangunan di daerah.
Bagaimana Indonesia akan melakukan pembangunan disektor pertanian, kehutanan, pembangunan waduk, irigasi, jalan, jembatan jika anggaran dari pusat dan daerahpun tak luput dari korupsi. kalau sudah begini, harus mulai dari mana untuk memperbaikinya? ternyata besarnya anggaran negara ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf hidup dan pembangunan bangsa. Banyaknya anggaran-anggaran mubazir membuat seolah-oleh bangsa besar ini berjalan tanpa perencanaan. Ada missmanagemen pengelolaan pemerintahan yang sangat akut. Harus ada gerakan dan kesadaran bersama untuk memanfaatkan anggaran secara benar, dengan cara pemberian reward dan punishmen yang tepat. Tapi lebih dari itu harus ada teladan dari para pemimpin negara dalam hal ini Presiden RI untuk secara tegas melakukan pemberantasan korupsi. Mudah-mudahan ini bukan hanya angan-angan belaka….
Agu
26
Hampir tidak terasa, perjalanan bangsa ini sudah menginjak 66
tahun sejak kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945.
Namun selama kurun waktu itu, kita belum bisa lepas dari
belenggu penjajahan oleh bangsa sendiri. Bagimana tidak? sampai
saat ini kemiskinan, kemelaratan, penganggguran, kriminalitas,
korupsi dan berbagai pelanggaran lainnya masih menghiasi wajah
Indonesia.
Adakah yang salah dengan pengelolaan bangsa ini? Bisa Jadi.
Karena hingga kini masih kita jumpai carut marut pengelolaan
sektor-sektor kehidupan yang berimbas pada belum sejahteranya
rakyat Indonesia. Padahal jika sektor-sektor ekonomi, politik,
sosial bisa dikelola dengan benar, niscaya bangsa ini sudah bisa
maju dan sejahtera.
Dibidang ekonomi, banyak sektor yang tidak dikelola secara
maksimal. Sebut saya sektor migas dan pertambangan. Indonesia
dengan puluhan ribu pulau dan luas daratannya memiliki
kandungan kekayaan alam berupa bahan tambang yang luar biasa
banyak dari kandungan emas, timah, batu bara, nikel, minyak
bumi sampai dengan gas alam. Namun secara kasat mata,
daerah-daerah dimana banyak terdapat areal pertambangan, belum
maju seperti yang diharapkan.
Ekspor bahan-bahan mentah disinyalir sangat merugikan negara
ketimbang ekspor bahan jadi. Tapi ini tidak dilakukan padahal
bangsa Indonesia diyakini bisa mengelola ini semua. Sebuah
pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan
sungguh-sungguh agar sektor pertambangan ini bisa menghasilkan
sumbangan maksimal baik materi maupun penyerapan tenaga
kerja.
Sektor Kelautan. 70 persen wilayah Indonesia adalah lautan,
dimana banyak sekali terkandung didalamnya potensi kelautan
baik perikanan, pelayaran dan sebagainya. Sangat miris jika
mendengar pemberitaan bahwa negara ini mengalami kerugian
triliunan rupiah lantaran praktek illegal fishing. Berapa banyak
kalap-kapal negara lain yang melakukan pencurian ikan di wilayah
Indonesia.
Meski kita kaya akan potensi kelautan, namun nelayan-nelayan
kita masih hidup dengan kemiskinannya. gubuk-gubuk reot tempat
tinggal mereka menunjukkan bahwa potensi kelautan dan
perikanan belum bisa mengangkat mereka ke kehidupan yang lebih
layak.
Pemerintah harus lebih memaksimalkan potensi ini untuk
keneptingan masyarakat yang lebih luas lagi. Tidak ada toleransi
dengan pencurian ikan dan illegal fishing, karena sangat
merugikan negara.
Di sektor Kehutanan, miris mendengar semakin menyusutnya hutan di Indonesia, padahal kita merupakan negara yang termasuk
paru-paru dunia. Pembabatan hutan secara serampangan, ilegal
logging, kebakaran hutan masih menjadi momok dunia kehutanan
di Indonesia. Kerugian negara akibat perilaku-perilaku tersebut
mencapai angka yang sangat dramatis hingga triliunan rupiah.
Pengelolaan masalah kehutanan menjadi hal sangat penting, selain
menyelamatkan kekayaan alam dan keuangan negara, kelestarian
ekosisitem menjadi hal yang mutlak dilakukan sebagai upaya
untuk melestarikan dunia.
Sektor Transportasi, baik darat, laut maupun udara masih belum
menunjukkan sebuah prestasi yang menggembirakan. Kemacetan
menjadi pekerjaan rumah luar biasa bagi bangsa ini. Berapa tidak,
akibat kemacetan ini, berdampak pada pemborosan hingga
triliunan rupiah. Manajemen transportasi masih menjadi barang
mewah di Indonesia.
Sektor Pertanian, julukan sebagai negara agraris tampaknya tak
lekat lagi bagi Indonesia, meski mayoritas penduduknya masih
petani, namun pertanian belum bisa melepaskan Indonesia dari
belenggu kemiskinan. Tanah yang subur dan tenaga kerja yang
melimpah, belum bisa membuat kita mandiri dan berdikari dalam
pangan. Impor beras masih rutin dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri.
Ada yang salah dengan pengelolaan sektor pertanian di Indonesia.
Lihat saja, harga pupuk yang sangat tinggi, harga gabah yang
rendah, minimnya pembangunan waduk menjadi contoh kasat
mata bahwa sektor pertanian minim akan sentuhan manajemen.
Indonesia memiliki banyak sekali sarjana lulusan pertanian,
namun belum bisa mendongkrak sektor pertanian menjadi
dambaan bagi masyarakat untuk mata pencaharian. Padahal, jika
dikelola secara maksimal, sektor pertanian bisa mengentaskan
kemiskinan setengah penduduk Indonesia.
Tak hanya sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat, sektor hukum dan politikpun kini dalam kondisi carut
marut. Di sektor hukum, tebang pilih penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan masyarakat.
hukum masih bisa diperjualbelikan dan diintervensi oleh
kepentingan politik. Hukum tidak lagi berpihak kepada kebenaran,
tapi menjadi hamba uang dan kepentingan penguasa.
Jika ditelisik satu persatu, bangsa ini sangat minim akan
pengelolaan yang baik. Semua masih tambal sulam dan tidak ada
grand disain yang mantab. Siapa yang harus bertanggung jawab
untuk itu? tentu kita semua, pemerintah, pengusaha, politisi,
penegak hukum, aparat dan masyarakat banyak. Harus ada
konsesnus dan kesamaan visi yang sama jika kita mau maju dan
keluar dari belenggu kemiskinan dan kebodohan.
Agu
22
Dijajah Bangsa Sendiri
Agustus 22, 2011 | Tagged Politik | Leave a Comment
Momentum peringatan 66 tahun kemerdekaan Indonesia diwarnai
banyak pesimisme masyarakat. HUT RI yang jatuh bertepatan
dengan bukan Ramadan 1432 H ini menjadikan perayaan mejadi
sepi perayaan. Selain itu, maraknya berbagai kasus korupsi yang
semakin “telanjang” membuat banyak pihak mempertanyakan
makna kemerdekaan.
Kata-kata merdeka hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa
Indonesia dari belenggu penjajah asing, baik Belanda maupun
Jepang. Namun, 66 tahun berlalu, bangsa ini justru terbelenggu
oleh jajahan bangsa sendiri.
Ada sejumlah pendapat yang mengatakan Indonesia memasuki
pada siklus ketiga. Siklus pertama adalah bagaimana bangsa ini
berjuang memperebutkan kemerdekaan dengan darah dan air mata
serta segala upayanya. Siklus kedua adalah bagaimana mengisi
kemerdekaan, di jaman orde baru, banyak pembanguna yang
sudah dicapai, baik repelita I sampai dengan repelita V di era
tinggal landas. Sementara siklus ketiga adalah siklus dimana
bangsa ini mulai dirusak oleh dirinya sendiri. Praktek-praktek
korupsi, kolusi dan nepotisme membuat bangsa ini tidak bisa maju
dan berkembang. Apakah ini yang kita alami sekarang?
Dijaman penjajahan, bangsa ini memiliki satu kesamaan visi dan
pandangan sebagai sebuah negara terjajah yang harus lepas dari
belenggu penjajah. Dari Sabang sampai Merauke sama-sama
berjuang untuk satu tujuan, yaitu merdeka.
Namun di jaman sekarang, rasa itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada
sebuah tujuan bersama yang layak diperjuangkan. Masing-masing
kelompok memiliki tujuan dan visinya sendiri-sendiri yaitu
kekuasaan. Dan kekuasaan itu tidak dijalankan dengan sebuah
jalan demokrasi yang matang, tapi dijalankan dengan penafsiran
sesuai kepentingannya.
66 tahun Indonesia, masih banyak persoalan kenegaraan yang
sampai kini tidak bisa diselesaikan. Sebut saja Kemiskinan. Meski
kemiskinan ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia dari
berbagai golongan, suku, agama maupun pandangan politik,
namun keinginan untuk pengentasan kemiskinan tidak pernah
berjalan dengan baik.
Mengapa bisa begitu? Sistem politik yang dianut Indonesia
membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi jauh panggang
dari api. Program-program pemerintah selalu berbeda pandangan
antar partai politik, sementara merekalah yang kini menjadi
pemegang keputusan. Masing-masing partai politik memiliki
versinya masing-masing dalam upaya pengentasan kemiskinan,
namun tidak dijalankan karena sistem perpolitikan yang carut
marut.
Harus ada kesamaan persepsi dari semua elemen bangsa bahwa
kemiskinan menjadi sebuah musuh utama yang harus diperangi
dan dalam melawan kemiskinan itu harus mengorbankan
semangat individualisme, kelompok dan golongan. Bangsa
Indonesia harus satu suara untuk memberangus kemiskinan ini.
Selain kemiskinan, isu korupsi menjadi momok paling menakutkan
di negara ini. Bagaimana tidak? Indonesia masuk dalam jajaran
negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Tentunya korupsi ini
menjadi akar persoalan mengapa Indonesia masih saja terpuruk.
Dana-dana yang seharusnya diperuntukkan kepentingan
masyarakaat banyak, harus masuk kantong-kantong oknum
pejabat. Sebut saja korupsi di lingkungan departemen kesehatan,
departemen pendidikan, dan depertemen-departemen lain. Andai
saja dana-dana itu benar-benar sampai ke masyarakat, tentunya
bangsa ini tidak terseok-seok seperti sekarang ini.
Apakah kita tidak ingin melawan korupsi? tentu ingin. Tapi
bagaimana? Korupsi berjamaah dan telanjang ini sudah masuk di
berbagai lini masyarakat, institusi, partai, kelompok bahkan
lembaga penegak hukumpun tak luput dari kasus korupsi.
Dimasa penjajah, musuh kita begitu jelas. Namun dimasa sekarang
dimana korupsi menjadi sebuah budaya, musuhnya menjadi tidak
terlihat. Bagaimana sebuah partai politik akan lantang melawan
korupsi, dimana sebagian hasil rampokan uang rakyat itu masuk ke kantong mereka juga?
Sekarang yang ada adalah saling menutupi adanya korupsi di
tubuh masing-masing seolah-olah masyarakat tidak mengetahui
kebobrokan itu. Pemerintah, lembaga penegak hukum, partai
politik sama-sama bermain aman dengan tidak membuka kasus
korupsi secara gamblang.
Inilah bentuk penjajahan baru oleh anak negeri. Bukan tidak
mungkin rakyat akan bergejolak. Meski yang harus dihadapi
kawam sendiri, saudara sendiri. Tapi demi kejayaan negeri ini.
penjajah harus dimusnahkan, meski dari bangsa sendiri.
Apr
1
Indonesia di Tangan Partai Politik
April 1, 2011 | | 1 Comment
Pasca reformasi, partai politik tumbuh subur bak cendawan dimusim hujan. Dengan alasan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dalam waktu singkat ratusan partai politik terbentuk. Makanya tak heran, dalam pemilu 1999, tercatat 48 partai politik sebagai kontestan pemilu. Disinilah babak baru kehidupan kebangsaan dengan sistem multipartai. Ada plus dan minusnya sistem multipartai ini. Disatu sisi, masyarakat akan semakin berani mengemukakan pendapatnya karena memiliki banyak saluran aspirasi, namun disatu sisi membuat masyarakat menjadi bingung untuk memilih partai yang cocok buat mereka. Disinilah awal bangsa ini disandera oleh sistem yang dibuatnya sendiri.
Banyak contoh yang memperlihatkan bagaimana bangsa ini sangat tergantung pada partai politik. Salah satunya adalah :
1.Proses Pemilu, dalam proses ini terlihat sekali dalam penentuan seorang caleg ataupun calon pemimpin yang akan diusung. Si partai politik cenderung akan mencalonkan kadernya untuk duduk sebagai caleg maupun calon pemimpin sebagai salah satu tahapan jenjang karier di sistem kepartaian. Dengan proses seperti ini, maka akan mengecilkan peluang pemimpin-pemimpin informal daerah. Seorang pemimpin daerah yang mumpuni jika tidak memiliki kendaraan politik, maka tidak akan bisa menjadi pemimpin. Jalur calon independen yang disebut sebut bisa menjadi solusi, namun membutuhkan dana yang besar bagi si calon. Disinilah, kemajuan wilayah disandera oleh partai politik dalam menentukan calonnya.
2.Proses Pasca Pemilu, setelah pencoblosan dilakukan, giliran penghitungan suara untuk menentukan calon yang terpilih dan tidak. Lagi-lagi kita disandera oleh sistem politik di Indonesia. Betapa tidak, dengan sistem parlementary trashold maupun elektoral trashold maka, suara masyarakat kepada partai yang tidak lolos parlementary trashold maupun elektoral trashold akan terbuang sia-sia. Padahal jika dihitung secara keseluaruhan bisa jadi jumlah suara sangat banyak.
3.Pemilu Presiden, dengan sistem yang dianut saat ini, untuk mengusung calon presiden, sebuah parpol minimal harus memperoleh 20 persen suara nasional. Ini semakin menunjukkan bagaimana partai politik sangat dominan dalam menentukan pilihannya. Bagi partai yang memenuhi kuota, maka secara aklamasi bisa menentukan calonnya, namun bagi yang tidak mencapai angka tersebut, maka koalisi adalah jalan satu-satunya. Disinilah terjadi deal-deal politik yang saling menguntungkan bagi partai-partai koalisi.
4.Kabinet Pelangi, Meski dipilih oleh rakyat, namun presiden tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya secara utuh karena disandera partai politik koalisinya yang ikut memenangkan dalam pilpres. Alhasil, dalam menentukan menteri menteri sebagaipembantunya juga tersandera kepentingan partai politik lainnya. Inilah yang merepotkan, karena presiden harus memilah-milah antara profesionalisme calon menteri dan posisi politik diparpol koalisi. Masa depan sebuah departemen dipertaruhkan saat presiden memilih menteri yang dari partai namun tidak memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Lagi-lagi peluang Indonesia untuk lebih maju juga tersandera kepentingan politik.
5.Penentuan Pejabat Negara, dalam menentukan pejabat negara seperti kapolri, panglima TNI, Gubernur BI, Ketua KPK, hakim agung dan sebagainya, harus melalui mekanisme fit and propertest di DPR. Disinilah proses deal-deal politik antar partai terjadi. Apa dapat apa dan siapa menguntungkan siapa Lihat saja kasus pemilihan Gubernur BI, Miranda Goeltom yang sampai saat ini masih menjadi polemik karena disinyalir banyak kepentingan dan politik uang.
Sedemikian kuatnyakah dominasi parpol dan sistem politik di tanah air, hingga masa depan Indonesia harus berada ditangan mereka?
Feb
18
Negeri Para Mafia
Februari 18, 2011 | | 16 Comments
Miris membaca tulisan detik.com pagi ini yang berjudul \”Ada Ratusan Gayus Bukti Mafia Pajak Menggurita\”. Betapa tidak, jika satu Gayus Tambunan saja bisa merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah, bagaimana jika memang benar ada ratusan. Apa yang salah dengan pengelolaan pajak selama ini? Pajak yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastrukutr pembangunan lainnya tidak maksimal karena ada \’permainan\’ oknum pajak.
Permainan ini biasanya dilakukan antara oknum pajak dengan si pembayar pajak dengan berbagai trik agar pajak yang harus disetor kepada pemerintah tidak sebesar yang seharusnya tentunya dengan imbalan tertentu. Kondisi ini sangat merugikan pendapatan negara, mengingat sebagian besar APBN kita berasal dari pajak.
Mengapa ini bisa terjadi? jika dilakukan hanya segelintir orang mungkin bisa dikatakan karena oknum-oknum nakal yang memanfaatkan situasi, namun jika ini dilakukan secara berjamaah, tentu perlu dipertanyakan lebih jauh. Apakah sistemnya yang salah, atau pengawasan yang salah, atau apa? Sebuah pekerjaan rumah bagi Departemen Keuangan tentunya untuk mereview seluruh sistem perpajakan agar hal ini tidak terjadi lagi karena sangat merugikan meuangan negara.
Diluar belum maksimalnya sistem perpajakan kita, ada hal yang membuat kita semakin miris dengan kasus Gayus Tambunan ini, betapa tidak. Kasus ini bahkan menyeret lembaga tinggi lainnya yang notabene sebagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Dengan terlibatnya banyak pihak menjadi semakin sulit untuk diungkap.
Apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini? pemerintah harus fokus pada inti persoalan yaitu adanya penyelewengan terhadap sistem perpajakan. Jika masalah ini bisa dilokalisir dan siselesaikan secara tuntas maka, persoalan-persoalan sekunder yang mengikuti akan bisa diselesaikan dengan mudah.
Namun yang kini jadi kekhawatiran saat ini, masalah hukum bukannya segera diselesaikan secara hukum, namun dibawa keranah politik karena isu-isu seperti ini bisa menguntungkan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Harus ada kesamaan visi dan persepsi seluruh anak bangsa untuk menyelesaikan setiap persoalan, dan bukan malah mengambil untung dari persoalan yang ada.
Okt
14
Kabinet Parpol VS Kabinet Profesional
Oktober 14, 2009 | | Comments Off
Hari-hari terakhir, pubik disibukkan dengan pemberitaan seputar susunan kabinet SBY- Boediono yang akan diumumkan pada tanggal 21 Oktober nanti. Partai-partai mitra koalisi SBY-Boediono dalam pilpres 2009, sudah dipastikan mendapatkan jatah menteri atas dukungannya tersebut. Tak hanya itu, partai PDI Perjuangan dan Golkar yang nyata-nyata sebagai pesaing SBY dalam pemilupun, mengisyaratkan tidak akan menolak jika mendapat tawaran mengisi kabinet SBY-Bediono.
Jika benar komposisi ini yang akan di ambil SBY dalam mengisi kabinetnya, dipastikan kabinet akan banyak diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik. Namun demikian, sejumlah pihak masih mengharapkan agar SBY tetap menempatkan orang-orang profesional dalam pos-pos yang strategis.
Dengan adanya dikotomi parpol dan profesional, seakan-akan terjadi pembedaan kualitas departemen, karena jabatan-jabatan yang akan diisi oleh wakil partai politik bisa jadi bukan departemen yang strategis. Hal ini menjadi sangat ironis, karena apapun departemen yang ada di Indonesia mempertaruhkan sekian juta rakyat di Indonesia. Sebut saja departemen kehutanan, departemen pertanian, kementrian daerah tertinggal, departemen kelautan dan masih banyak lagi.
Menteri yang menjabat sebagai menteri pertanian mempertaruhkan nasib sekian juta petani yang ada di Indonesia, demikian juga dengan menteri Kelautan mempertaruhkan sekian juta nelayan dan sebagainya. Untuk itu publik harus melihat bahwa semua departemen memiliki fungsi yang sangat vital dalam pembangunan Indonesia. Jadi kata kuncinya adalah menteri yang profesional.
Memang salah satu tujuan mendirikan partai politik adalah kekuasaan. Jadi sah-sah saja jika partai politik mengajukan kadernya untuk duduk sebagai menteri dan ikut merasakan kekuasaan. Namun yang lebih utama adalah bagaimana kader-kader yang diusulkan benar-benar memiliki kemampuan dan kapabilitas yang benar-benar dapat diandalkan. Karena ditangan menteri, sebagaian masa depan bangsa ini dipertaruhkan.
Kita berharap dalam beberapa hari kedepan, presiden dengan hak prerogatifnya dengan arif dan bijaksana dapat memilih dan memilah para pembantunya. Karena ditangan merekalah nasih 5 tahun perjalanan bangsa ini ditentukan.
Jul
10
Mengintip Agenda Presiden Terpilih
Juli 10, 2009 | | 3 Comments
Meski penghitungan suara pemilihan umum presiden belum secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU, namun berdasar sejumlah survey, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono dipastikan menjadi pemenang dengan satu putaran.
Enam lembaga survey menempatkan pasangan SBY – Boediono unggul dikisaran 60 persen, disusul pasangan Megawati – Prabowo dengan 27-28 persen dan diposisi terakhir ditempati pasangan JK – Wiranto dengan perolehan dikisaran 12 persen. Dengan sampling error sebesar 2 persen, maka dipastikan suara SBY – Boediono tidak akan terkejar.
Pesta demokrasi 5 tahunan bisa dibilang berjalan dengan aman, tertib dan demokratis. Setelah masing-masing pihak saling berkontestasi, saling adu strategi, saling adu surat syaraf, maka kini saatnya seluruh elemen bangsa kembali bersama sama untuk membangun bangsa.
Ada beberapa hal yang mesti harus segera diselesaikan dalam kurun SBY-JK dan kurun lima tahun yang akan datang dengan pemerintahan yang baru. Masa kerpemimpinan SBY – JK akan berakhir pada 20 Oktober 2009 dan kedua tokoh ini meski menjadi pesaing dalam pilpres, namun tetap menyatakan komitmennya untuk menuntaskan masa pemerintahan hingga 20 Oktober, sebuah contoh yang patut diacungi jempol. Namun apa saja yang harus dimenjadi prioritas utama lima tahun mendatang?
Silaturahmi Nasional
Kemenangan SBY-Boediono harus menjadi momentum untuk sebuah rekonsiliasi nasional. Para elit politik yang selama ini tercerai berai harus bersatu kembali untuk membangun bangsa. SBY harus juga merangkul Megawati Cs dan Jusuf Kalla Cs. Dengan semikian, pemerintahan yang dibangun akan kuat karena memiliki pondasi kebersamaan yang kuat pula. Sementara untuk cek and balances, lembaga legislatif diniscya bisa menjadi lembaga yang kuat untuk mengkontrol pemerintah.
Pemberatasan KKN
Stempel sebagai negera yang memiliki tingkat korupsi tinggi membuat kita jengah. Pemerintah tidak henti-hentinya berupaya untuk terus menekan angka korupsi di Indonesia. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling tidak sudah membuat para koruptor ciut nyalinya. Bukan hanya orang biasa, orang-orang penting seperti anggota DPR, mantan menteri, mantan gubernur bahkan besan presidenpun kini bermasalah dengan KPK.
Sebagai presiden yang dipercaya melanjutkan amanat rakyat 5 tahun mendatang SBY – Boediono harus semakin memperkuat komitmennya untukpemberantasan korupsi. Untuk itu, RUU Tipikor yang sampai saat ini masih belum selesai harus menjadi prioritas untuk segera di sahkan.
Komitmen NKRI
NKRI menjadi sebuah keniscayaan yang harus dipertahankan karena termaktub dalam UUD 45. Adanya gangguan baik dari dalam maupun dari luar patut menjadi perhatian serius pemerintahan yang akan datang. Belum tuntasnya sparatisme seperti RMS dan OPM membuat pemerintah harus segera menyelesaikan masalah itu secara damai.
Selain itu, masalah perbatasan dengan malaysia, sengketa ambalat membuat nasionalisma Indonesia terkoyak. Mengingat Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, maka wilayah-wilayah terdepan dan perbatasan harus menjadi perhatian utama.
Selan itu, masalah alutsista juga harus mendapat perhatian serius guna menunjang dalam mempertahankan NKRI.
Kemiskinan dan Kesehatan
Lima tahun masa pemerintahan SBY-JK, angka kemiskinan berhasil diturunkan namun tidak sebesar apa yang diharapkan. Munculnya kasus busung lapar nasi aking dan lain-lain menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi masalah bagi Indonesia. Disamping itu, angka kemiskinan akan berimbas pada tingkat rendahnya kesehatan bagi masyarakat. Program-program pemerintah seperti BLT, askeskin, PNPM harus dilanjutkan dengan evaluasi diberbagai tempat. Program yang diperuntukkan bagi rakyat miskin harus cepat dan tepat sasaran.
Pendidikan dan Lapangan Pekerjaan
Jika kita menilik 20 atau 30 tahun yang laau banyak orang asing belajar d Indonesia. Namun sekarang justru kebalikannya, banyak orang Indonesia yang belajar ke nagara asing menjadi sebuah pertanyaan besar, ada apa dengan pendidikan kita? Pendidikan menjadi modal utama kita memenangkan persaingan dengan negara-negara lainnya. Untuk itu, multikompleksnya masalah pendidikan seperti sistem pendidikan, guru, gedung dan sebagainya patut menjadi perhatian serius.
Selain itu, jumlah pengangguran yang lumayan banyak juga harus menjadi fokus pemerintah. Presiden terpilih harus memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja baru dan bukan dengan memperbanyak TKI. Indonesia sebagai negara Agraris dan martim bisa menjadi modal utama pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari kedua sektor tersebut.
Lingkungan Hidup
Pemanasan global, kata itu kini menghantu kita semua. Alam yang tidak bersahabat kembali dengan manusia. Di Indonesia, hutan-hutan menjad salah satu paru-paru dunia, namun kini nasibnya memprihatinkan. Banyak hutan gundul karena illegal loging, banyak hutan dibabat untuk areal pertambangan tanpa direboisasi dan sebagainya. Limbah industri dan sampah kurang dikelola secara maksimal. Untuk itu, jika kita ingin terus hidup di negeri tercinta ini, masalah lingkungan harus mendapatkan perhatian yang serius.
Keluarga Berencana
Dalam kurun 10 tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk begitu kuat di Indonesia, sampai tahun 2009 ini angka jumlah penduduk di kisaran 230 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk ini harus segera ditekan. Program keluarga berencana yang pernah moncer di tahun 80an tampaknya harus menjadi prioritas utama guna menekan laju pertumbuhan jumlah penduduk.
Reformasi Birokrasi
Birokrasi disebut-sebut sebagai pihak yang membuat reformasi berjalan kurang smooth. Keluhan terhadap pelayanan, pungli, dann kinerja birokasi menunjukkkan Mental birokrat harus mendapatlkan perhatian khusus. Reformasi birokrasi dibeberapa lembaga seperti militer telah berjalan dengan baik, kini saatnya birokrasi juga menjadapat sentuhan reformasi secara keseluruhan.
Tentu selain itu, masih banyak priorits lainnya hang harus menjadi perhatian pemerintah. Tentu moto ’lanjutkan’ oleh pemerintahah SBY harus didukung guna kesejahteraan rakyat. Namun jika dalam penerapannya masih menyimpang, kita sebagai rakyat yang memberikan mandat kepada pengusa berhak mengkritisinya.
Apr
30
Koalisi untuk Negeri
April 30, 2009 | | 3 Comments
Hasil sementara penghitungan cepat yang dilakukan beberapa lembaga survey menempatkan Partai Demokrat diurutan pertama diikuti oleh Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan, Partai PKS dan seterusnya. Hasil ini tentunya membuat beberapa partai merasa gembira karena perolehan suaranya meningkat namun juga ada banyak partai yang merasa kecewa dengan pelaksanaan pemilu lantaran suara partainya jeblok.
Jika sudah demikian ketidakpuasan yang menyeruak dan kekecewaan yang memuncak membuat beberapa partai merapatkan barisan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah dan penyelenggara pemilu yang dinilai tidak becus menggelar pemilu. Bahkan ancaman boikot pada pemilu presidenpun sempat samar-samar terdengar.
Kasak-kusuk antar partai politik untuk membangun koalisipun kini menjadi pemandangan yang lumrah karena hampir setiap hari menghisasi headline berbagai pemberitaan di tanah air. Sebut saja pertemuan yang digelar di kediaman ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Di tempat tersebut sering sekali didatangi berbagai pengurus partai politik seperti Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua umum PPP Suryadharma Ali, Gubernur DIY yang juga tokoh nasional Sri Sultan HB X serta banyak tokoh lain.
Sementara itu, sejumlah tokoh lainnya juga tengah menjalin komunikasi diantaranya partai demokrat, PKS, PPP dan PAN. Apa yang mereka bicarakan tidak lain adalah kekuasaan, bagaimana merebut ataupun mempertahankan tapuk kepemimpinan nasional. Pertemuan-pertemuan elit politik ini menjadi hal yang biasa menjelang penetapan pasangan capres-cawarpes bulan mei mendatang.
Jika kita melihat perkembangan saat ini, diprediksi setidaknya ada 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Diantaranya kandidat Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan cawapres yang hingga kini belum diumumkan oleh partai demokrat. Kemudian Pasangan Prabowo – Puan Maharani, yang kemungkinan akan diusung oleh PDI –Perjuangan dan Gerindra. Sementara Partai Golkar dan Hanura diyakini akan mengusung Duet Jusuf Kalla dan Wiranto. Namun demikian, nama- pasangan tersebut masih bias berubah mengingat fluhtuatifnya kondisi perpolitikan di Indonesia.
Dari setiap calon presiden maupun partai politik, masing-masing memiliki agenda tersendiri dalam pembangunan di Indonesia. Sebut saja jika SBY terpilih kembali menjadi presiden. Sejumlah pengamat menganalisis bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil SBY tidak akan berbeda jauh dengan strategi selama ini. Misalnya saja, dalam sisi perekonomian, masuknya investasi asing masih menjadi andalan dalam menggerakkan perekonomian nasional.
Namun di sisi lain, jika Prabowo Subiyanto menjadi presiden, maka kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh lebih bersifat nasionalis dengan mengembangkan kekuatan dalam negeri untuk lebih mandiri dan meninggalkan ketergantungan dari luar negeri seperti iklan-iklan yang telah dipublikasikan partai gerinda.
Sementara tokoh-tokoh dan partai lain juga memiliki visi-misi dan strategi untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Jadi jika mau berbaik sangka, semua elit politik menghendaki bangsa yang lebih baik. Namun dengan alasan politik, niat baik tersebut kadang tertutup oleh egoisme pribadi dan egoisme partai.
Padah jika semua ide-ide brilian tersebut disatukan, tokoh-tokoh bangsa ini duduk bersama dalam sebuah meja untuk membahas pembangunan bangsa, mungkin hal ini akan sangat indah. Dengan segala macam sumber daya alam yang kita miliki, berjuta-juta semberdaya manusia yang berkualitas, dan beribu-ribu keunggulan Indonesia, niscaya dengan semangat kebersamaan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi.
Siapapun yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa bisa merangkul semua tokoh untuk saling bahu-membahu membenahi negeri ini. Tanggalkan semua baju partai dan golongan. Berikan semua daya dan upaya untuk membangun negeri. Inilah sebuah koalisi untuk negeri. Tapi mungkinkah..?
Apr
16
Menakar Peluang SBY-JK Versus Prabowo-Akbar
April 16, 2009 | | 2 Comments
Kasak-kusuk koalisi yang dibangun tokoh-tokoh partai hari-hari terakhir pasca pemilu legislatif 2009 sangat mencolok. Pertemuan-pertemuan yang digelar elit partai seperti Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum PBR Bursah Zarnubi, Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, dan tokoh-tokoh lainnya mewarnai headline pemberitaan hampir seluruh media nasional.
Namun, dari hasil pemilu legislatif muncul dua kubu, diantaranya kubu demokrat yang menurut survei sementara mendapatkan lebih dari 20 persen suara nasional dan kubu PDI Perjuangan yang menurut survei sementara mendapatkan 15 persen suara nasional. Dengan perolehan suara sementara ini, kubu Demokrat dengan percaya diri bisa mengusung capresnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Namun dikubu PDIP, dengan perolehan suara ini, maka diharuskan berkoalisi untuk memenuhi syarat 20 persen suara.
Kubu Demokrat, saat ini tengah menjalin komunikasi dengan berbagai partai tengah seperti PAN, PKS, PPP dan PKB serta beberapa partai kecil yang tidak lolos parlemtary trashold. Disatu sisi, kubu PDIP tengah menjajaki koalisi dengan Hanura dan Gerindra, serta beberapa partai kecil lainnya. Sementara Partai Golkar yang mendapatkan suara sementar sekitar 15 persen masih dalam posisi kebimbangan, apakah akan kembali ‘rujuk’ dengan demokrat pasca pendeklarasian “JK for presiden”, atau akan bergabung dengan kubu PDIP.
Bagi kubu Demokrat, meskipun dengan perolehan suara yang cukup siknifikan bisa langsung mengusung calon presidennya sendiri, namun kubu ini tetap harus memperhitungkan dukungan politik diparlemen nantinya. Untuk itu, kubu Demokrat harus menggandeng Golkar yang juga memiliki suara cukup besar untuk mengamankan keputusan-keputusan politik pemerintah di tingkat parlemen.
Koalisi ini sangat mudah dibangun karena secara histori kadua partai antara Demokrat dan Golkar sudah berjalan seirama dalam pemerintahan Indonesia Bersatu sebagai presiden dan wakil presiden. Meskipun beberapa waktu sebelum pemilu legislatif, Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri untuk juga masu sebagai capres, namun dengan perolehan suara yang masih kurang dari 20 persen, maka secara realistis partai golkar bisa mengurungkan niatnya untuk mengusung sang ketua umum ini.
Dan pilihan logisnya adalah kembali berkoalisi dengan SBY, toh dari beberapa survei, kedua tokoh ini masih memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Selain itu, jika SBY-JK kembali berkoalisi diyakini tidak akan perlu beradaptasi dan menyesuaikan diri lagi. Namun demikian, suara partai golkar hingga kini masih belum bulat apakah akan menduetkan SBY-JK kembali atau tetap akan mengusung Jusuf Kalla sebagai presiden tentunya dengan beberapa konsekwensi.
Meski demikian, Duet SBY-JK disinyalir tidak akan berjalan mulus. Sebut saja PKS yang jauh-juah hari condong ke Demokrat menyatakan akan menarik diri dari koalisi jika duet ini dilanjutkan. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi partai demokrat untuk bisa berkomunikasi dengan pertai-partai tersebut untuk dicarikan jalan tengahnya.
Sementara di kubu PDIP, partai moncong putih ini sedang gencar-gencarnya mengumpulkan amunisi bersama partai-partai lain atas ketidakpuasan terhadap buruknya penyelenggaraan pemilu kali ini. Kubu yang mengusung jargon perubahan ini menilai banyak masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu seperti kacaunya DPT, dugaan penggelembungan suara serta maraknya kasus logistik seperti tertukarnya surat suara.
Bahkan sejumlah pengamat mengkhawatirkan, dengan kekecewaan terhadap pelaksanaan pemilu ini maka kubu ini tidak akan mencalonkan diri dalam pilpres mendatang. Dengan demikian hanya akan ada calon tunggal dari kubu Demokrat. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi kevacuman konstitusi menggingat dalam UU Pilpres mengharuskan minimal dua pasang calon yang maju dalam bursa pilpres. Skenario ini bisa saja terjadi maka satu-satunya cara adalah dengan menerbitkan perpu untuk mengubah syarat pencalonan presiden sekurang-kurangnya oleh partai politik yang memperoleh 20 persen suara nasional.
Namun dipihak lain, ada keinginan yang tidak lagi mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Pihak-pihak ini menghendaki adanya figur lain selain Megawati tapi masih berasal dari blok perubahan. Nama yang disebut-sebuat adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dengan mengusung Prabowo, maka PDIP akan memposisikan Megawati sebagai guru bangsa dan mengusung kader dari partai lain. Popularitas Prabowo disebut-sebut mampu menyaingi SBY dalam pilpres mendatang.
Sebagai partai baru, gerindra yang mengusung jargon perubahan ini terbukti mampu mendapatkan simpati masyarakat dengan perolehan sementara suara mencapai 4 persen lebih. Ini menunjukkan bahwa masih ada semangat dari masyarakat terhadap terjadinya perubahan. Jika sekenario ini benar-benar digulirkan, maka ‘pertandingan’ bisa lebih menarik.
Nah, dengan komposisi seperti ini, maka blok perubahan bisa percaya diri untuk mencalonkan diri dalam pilpres. Dengan didukung oleh PDI Perjuangan, Hanura dan partai kecil lainnya maka, Prabowo bisa menjadi kompetitor bagi SBY. Namun demikian, jikalau blok ini bisa meloloskan Prabowo menjadi presiden, dukungan dari partai-partai yang salama ini berkoalisi dirasa kurang solid, mengingat diluar blok ini masih ada partai demokrat, golkar dan partai tengah.
Melihat posisi bimbang partai Golkar, budaya Golkar sebagai partai penguasa serta daya tawar Golkar di parlemen, semua capres mau tidak mau suka tidak suka harus memberikan kursi wapres kepada partai golkar. Jika SBY kembali rujuk dengan JK, dan Prabowo juga mencari calon dari partai golkar maka yang akan muncul adalah tokoh informal Golkar - Akbar Tandjung.
Prabowo - Akbar diyakini memili chimetry yang pas dan lengkap. Prabowo tidak diragukan dari sisi dananya, sedangkan Akbar Tandjung tidak juga diragukan dari sisi mesin politik yang masih mengakar. Dengan format Prabowo - Akbar dan didukung PDI Perjuangan, Gerinda, Hanura, Golkar informal serta partai-partai kecil, diyakini mampu membelah suara rakyat yang selama ini terfokus kepada sosok Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau itu terjadi, nampaknya pertandingan akan semakin menarik untuk disaksikan. Dan semuanya terserah anda.
Apr
14
Caleg Stres Tanggung Jawab Siapa?
April 14, 2009 | | 27 Comments
Hari-hari pasca pemilu 2009, marak di berbagai media yang memberitakan banyaknya calon anggota legislatif yang stres lantaran suara yang mereka dapatkan dalam pemilu legislatif tidak sesuai dengan harapan. Meski saat ini KPU belum menyampaikan data resmi, namun melalui penghitungan cepat atau quick count beberapa lembaga survey menujukkan bahwa banyak partai maupun caleg yang diprediksi tidak akan lolos ke lembaga legislatif.
Karuan saja, para calon anggota legislatif sudah keluar tenaga dan uang banyak untuk mendapatkan simpati masyarakat, namun dalam kenyataannya ketika pemilu digelar masyarakat menjatuhkan pilihannya pada calon lain. Tidak hanya itu, banyak caleg yang telah menghabiskan harta bendanya untuk kampanye pemilu kali ini.
Kalau kita lihat di pemberitaan media, ada saja kejadian yang menimpa caleg pasca pemilu ini. Ada yang meninggal karena stroke atau serangan jantung gara-gara kalah suara, ada juga yang meminta kembali sumbangan yang telah diberikan ketika kampanye, bahkan banyak ditemui caleg-celeg yang masuk rumah sakit akibat gangguan kejiwaan.
Ini menjadi hal yang sangat ironis karena para celeg ini lebih siap untuk menang ketimbang siap untuk kalah. Besarnya beban baik moral, material bahkan rasa malu di masyarakat menjadikan banyak caleg menjadi stres.
Anggota legislatif adalah sebuah jabatan politik sebagai sebuah kepanjangan tangan partai dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah melalui lembaga legislatif. Tiga fungsi yang diemban lembaga legislatif adalah fungsi legislasi (pembuat undang-undang), fungsi kontrol atau pengawasan dan fungsi budget atau anggaran, selain itu fungsi lainnya adalah sebagai lembaga penyerap aspirasi.
Jika para caleg ini memahami benar apa yang menjadi tugas dan fungsi legislator, maka yang seharusnya ada di benak mereka tentang jabatan sebagai anggota legislatif adalah sebuah pengabdian kepada bangsa dan bukan sebuah jabatan untuk mendapatkan kekuasaan dana banyak materi. Tapi mungkin pandangan ini ada benarnya, karena karena selama ini banyak anggota legislatif yang lebih mengedepankan mendapatkan materi ketimbang menjalankan tugas-tugas sebagai seorang legislator. Ini yang harus segera dibenahi.
Dengan harapan mendapatkan keuntungan bak sebuah investasi, para caleg dengan gelap mata mempertaruhkan segala harta benda untuk mendapatkan posisi tersebut. Tentu jika mendapatkan kursi empuk tersebut, maka modal yang telah dikeluarkan bisa dikembalikan. Namun, ketika harapan itu sirna, maka ganguan jiwalah yang mereka dapatkan.
Tanggung Jawab Partai Politik
Calon anggota legislatif bisa mendaptkan nomor urut karena direkut oleh partai politik. Beberapa alasan partai politik melirik caleg yang bersangkutan karena memiliki kapasitas, kualitas bahkan karena popularitas. Namun, beberapa caleg memberanikan diri untuk mendaftar ke partai politik dengan berbagai alasan, diantaranya ikut merubah nasib bangsa, hanya sekedar coba-coba sampai hanya untuk memenuhi kuota tertentu.
Lolos tidaknya caleg bisa ikut dalam pemilu adalah wewenang partai politik. Partai politik merasa diuntungkan dengan banyaknya caleg yang ada karena dipastikan akan bekerja keras untuk mendapatkan suara bagi caleg yang bersangkutan dan tentunya untuk partai. Namun sayang, partai politik terkesan hanya memanfaatkan si caleg tanpa diberangi dengan pemahaman yang jelas tentang apa maksud dan tujuan dari pencalegan ini. Bahwa, jabatan legislator adalah sebuah amanah dan pengabdian yang membutuhkan keiklasan dalam berjuang.
Partai politik seharusnya juga memberikan pemahaman kepada caleg agar harus benar-benar rasional dalam mengeluarkan dana dan meteri. Selain itu, parpol juga harus memberikan pemahaman terhadap peta politik kepada para celegnya, sehingga mereka bias menghitung kalkulasi menang atau kalahnya dalam pemilu. Ini penting karena banyak caleg yang sama sakali tidak tahu menahu tentang peta politik dan prediksi terhadap parpol yang bersangkutan.
Namun apa mau dikata, ibaratnya nasi sudah menjadi bubur. Karena ketidaktahuan dan kenekatan para caleg, kini mereka harus menderita karena beban yang mereka pikul terlampau berat. Untuk itu, kini saatnya partai politik ikut andil dama membina kembali para celeg yang telah berjuang untuk partainya. Jangan hanya mengambil untung dari para caleg, namun disaat mereka membutuhkan bantuan, para pengurus parpol seakan tutup mata dengan keadaan ini.
Parpol harus memberikan dukungan dan bimbingan moral kepada para caleg yang gagal bahwa jabatan sebagai anggota legislative bukanlah satu-satunya jalan untuk mengabdi. Masih banyak lahan untuk memberikan darma bhaktinya untuk ibu pertiwi ini.